Adhpi Silaturahmi Dengan Ketua Umum Pb Pdhi
 |
| Foto bersama kegiatan silaturahmi dan sumbang saran yang digelar ADHPI, Kamis (20/12). (Foto: Infovet/Sadarman) |
Selang lima hari peresmian Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) pribadi menggelar aktivitas pertemuan silaturahmi dan sumbang saran bersama Ketua Umum PB PDHI baru.
Acara yang diselenggarakan di Science Park, Taman Kencana, Institut Pertanian Bogor, Kamis (20/12), dihadiri pengurus PDHI dan segenap anggota ADHPI.
Ketua ADHPI, Drh Kamaluddin Zarkasie, menyambut baik kedatangan ketua umum PB PDHI. Ia meminta, dikepengurusan periode 2018-2022, PDHI bisa mewujudkan harapan anggotanya, yakni menyebabkan organisasi sebagai wadah mengembangkan warta dan pengetahuan seputar kedokteran hewan.
“Hal fundamental yang perlu dibenahi sesungguhnya ialah menata kembali anggota yang aktif dan yang tidak, kemudian rangkul mereka dan fasilitasi mereka dengan pembuatan KTA (kartu tanda anggota),” tutur Kamaluddin di lembaga tersebut.
Di samping itu, ia juga menginginkan adanya sinergi antara ADHPI dengan PDHI. “Dunia perunggasan banyak menyerap tenaga kerja berbasis ilmu dokter hewan. Budidaya perunggasan rentan dengan bermacam-macam masalah penyakit, sehingga untuk meminimalkan kasus, tugas dokter binatang diperlukan,” pintanya.
Sementara tampil sebagai moderator, Drh Dedy Kusmanagandi menyatakan, masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan, terutama terkait KTA dan hal lainnya yang menyebabkan momen ini sempurna sasaran, bersilaturahmi sembari mendengarkan rencana PDHI ke depan dan keberlanjutan ADHPI di bawah kepengurusan PB PDHI yang baru.
Ketua Umum PB PDHI, Drh Muhammad Munawaroh, menyambut baik pertemuan tersebut. Ia menyatakan, dikepengurusannya ketika ini membutuhkan pertolongan semua pihak yang berada di bawah naungannya. Munawaroh pun telah merancang beberapa aktivitas untuk memberi kemudahan dan mengedukasi para anggotanya.
“Kita akan selenggarakan seminar-seminar terkait keilmuan, misal kasus-kasus penyakit viral, yang memerlukan aliran dokter hewan,” ucap Munawaroh.
Rancangan lainnya, lanjut Munawaroh, akan memastikan pembuatan dan penertiban mengenai KTA. “Sudah 15.000 anggota terdata, mereka akan dibuatkan KTA,” ucapnya. KTA nantinya berbasis online, dokter binatang yang ingin menerima KTA harus meng-input sendiri data di web aplikasi, mendaftar dan meng-upload berkas.
Sementara terkait tugas ADHPI di dunia perunggasan, dalam lembaga ini disebutkan, masih terkendala dengan beberapa kebijakan, ibarat masih belum jelasnya aktivitas pemerintah mengenai sistem kesehatan binatang nasional.
“Diagnosa penyakit itu ranahnya dokter hewan, pemerintah memiliki satu balai khusus yang menangani penyakit hewan, namun di dua tahun terakhir pemerintah hanya fokus pada aktivitas Upsus Siwab, kesehatan hewannya diabaikan, sehingga munculah kasus-kasus penyakit, ibarat IBH dan penyakit binatang lainnya,” ucap Kamaluddin Zarkasie.
Ia berharap, pemerintah perlu memandang kepentingan yang sama terhadap sistem kesehatan binatang nasional, apalagi penyakit-penyakit strategis, terutama penyakit unggas. “Jika pemerintah bisa konsen, terutama pada penyakit-penyakit strategis, ADHPI juga sanggup ambil bagian, sehingga kasus-kasus penyakit sanggup diminamilisir,” pungkasnya. (Sadarman)
Sumber http://infovet.blogspot.com/
